Beritalingga.com, Lingga – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga hingga akhir bulan Juni 2025 belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Gaji ke-13.
Ironisnya, hingga akhir Juni 2025 ini, tunjangan tersebut belum juga cairkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencairkan hak tersebut kepada para pegawainya.
Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan aparatur sipil negara, sejumlah PNS di Lingga mengaku kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil.
Apalagi TPP Gaji ke-13 merupakan bagian dari hak yang seharusnya diterima sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pegawai.
Mereka pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak ASN di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, Armia, angkat suara.
Dikatakan Armia, TPP Gaji ke-13 Tahun 2025 nantinya akan dibayarkan, namun seluruh prosesnya akan menunggu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang dijadwalkan pada bulan Juli 2025 mendatang.
“Insya Allah TPP Gaji 13 PNS tahun ini kita pastikan tetap dibayarkan. Tetapi, kita masih menunggu anggaran dalam pembahasan APBD-P nanti,” ujar Armia dikonfirmasi, Kamis (26/6).
Armia menegaskan bahwa Pemkab Lingga tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan agar hak-hak PNS bisa terpenuhi, meskipun dalam kondisi keuangan daerah yang saat ini cukup terbatas.
Ia menyebut pembayaran TPP Gaji ke-13 tetap akan dilakukan, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dengan efisiensi yang sedang kita terapkan, kita harus menyusun anggaran sebaik mungkin,” imbuhnya.
Tak hanya TPP Gaji 13 yang menjadi beban pemerintah daerah. Di waktu yang bersamaan, Pemkab Lingga juga dituntut untuk menyiapkan anggaran pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang jumlahnya tidak sedikit.
Armia menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di lain sisi, ada kebutuhan untuk mengatur dan menjaga stabilitas keuangan daerah, namun di sisi lain, ada tuntutan untuk memenuhi kewajiban terhadap para pegawai yang merupakan tulang punggung pelayanan publik.
“Pemkab Lingga berkomitmen untuk memperjuangkan hak seluruh pegawai. Meski berat, ini tetap menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Meski belum ada kepastian tanggal pencairan, pernyataan Sekda menjadi angin segar bagi para PNS yang selama ini menunggu kepastian.
Namun demikian, mereka tetap berharap agar janji ini bisa direalisasikan tepat waktu, agar tidak menambah beban psikologis dan finansial para pegawai yang selama ini telah mengabdi dengan loyalitas penuh.
Ke depan, Pemkab Lingga diharapkan mampu menyusun strategi anggaran yang lebih stabil, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Penulis : Red
